Putusan Hakim Berkualitas Kokohkan Integritas di Era Digital: Rakorda PTA Samarinda 2026
PTA SAMARINDA – Masih dalam balutan suasana Idul Fitri yang penuh fitrah, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2026 pada Rabu (08/04). Forum strategis ini mempertemukan seluruh pimpinan Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur untuk menyatukan langkah dalam meningkatkan kualitas dan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.
Acara yang berlangsung di Aula PTA Samarinda ini dimulai tepat pukul 14.00 WITA. Rakorda dibuka secara resmi oleh Ketua PTA Samarinda, Dr. H. Mame Sadafal, M.H., yang menegaskan pentingnya sinergi antar-satuan kerja demi mewujudkan peradilan yang agung.
Foto Jajaran Pimpinan PTA Samarinda dan Ketua Panitia
Evaluasi dan Rencana Strategis: Kesejahteraan Berbanding Lurus dengan Kinerja
Rakorda diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian dan tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama di Kalimantan Timur sepanjang tahun, Selanjutnya, pembahasan berlanjut pemaparan Program Kerja Tahun 2026. Dalam sesi pembinaan, Wakil Ketua PTA Samarinda, YM. Dr. Dra. Hj. Lilik Muliana, M.H., memberikan arahan tajam mengenai korelasi antara peningkatan kesejahteraan dan integritas.
Foto penyampaian materi oleh pimpinan PTA Samarinda Dr. Dra. Lilik Muliana M.H.
Beliau menekankan bahwa peningkatan penghasilan yang diterima aparatur peradilan di tahun 2026 harus dibayar dengan kinerja yang semakin berkualitas. Mengutip kaidah ushul fiqih “Al-ghunmu bil ghurmi”, beliau mengingatkan bahwa setiap keuntungan yang diterima sepadan dengan besarnya risiko dan tanggung jawab yang dipikul.
"Sekarang sudah tidak ada lagi toleransi terhadap perilaku yang menyalahi kode etik. Kesejahteraan bukan taken for granted, melainkan sarana untuk melahirkan putusan yang semakin berkualitas dan pertimbangan hukum yang tajam," tegas Dr. Dra. Hj. Lilik Muliana, MH. Selain itu, pimpinan juga menyampaikan Program Prioritas Dirjen Badilag kepada seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Timur.
Program Prioritas Tahun 2026 mencakup enam aspek utama:
- Penguatan Integritas dan Akuntabilitas
- Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan
- Penguatan Kelembagaan
- Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Penguatan Teknologi Informasi
Dengan agenda yang komprehensif ini, Rakorda diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas peradilan agama serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan di era digital saat ini.
Sidang Komisi: Merumuskan Rekomendasi Kebijakan
Untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkrit, dihari selanjutnya Rakorda dilanjutkan dengan Sidang Komisi dimana peserta dibagi dalam kelompok-kelompok diskusi untuk membahas berbagai aspek peradilan, termasuk penguatan akuntabilitas, percepatan penyelesaian perkara, serta peningkatan efisiensi layanan berbasis digital. Sebagaimana pada Rakerda sebelumnya, pembagian komisi dibagi menjadi tiga, yaitu:
Komisi I: Bidang Teknis Yustisial, mengulas tuntas permasalahan hukum yang dihadapi satuan kerja di lapangan untuk keseragaman penerapan hukum.
Komisi II: Bidang Kepaniteraan berfokus pada akselerasi penyelesaian perkara dan ketertiban administrasi persidangan berbasis digital yang meliputi administrasi perkara dan administrasi persidangan.
Komisi III: Bidang Kesekretariatan membahas terkait dukungan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai supporting unit.
 |
 |
|
Foto Sidang Komisi II Bidang Kepaniteraan |
Foto Sidang Komisi III Bidang Kesekertariatan |
Foto Suasana sidang Komisi I Bidang Yustisial
Hasil dari sidang komisi tersebut dipaparkan dalam Sidang Pleno untuk disahkan menjadi rekomendasi kebijakan resmi yang akan diterapkan oleh seluruh Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur sepanjang tahun 2026. Melalui Rakorda ini, PTA Samarinda optimis dapat terus menghadirkan keadilan yang bersih, bermartabat, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. (sfr)